HARGA TURUN, KKP DORONG ASOSIASI SERAP RUMPUT LAUT

Nomor : 068/SJ.6/HM.310/X/2015

SIARAN PERS

HARGA TURUN, KKP DORONG ASOSIASI SERAP RUMPUT LAUT

Dalam menanggapi permasalahan menurunnya harga rumput laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong asosiasi rumput laut untuk dapat menyerap stok rumput laut yang dimiliki pembudidaya di Indonesia. KKP bersama seluruh asosiasi rumput laut sepakat bahwa para pembudidaya rumput laut harus mendapatkanmanfaat ekonomi. Hal itu diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers yang digelar di kantor KKP, Jakarta, Jum’at (9/10).

Slide1

Berdasarkan hasil identifikasi, rumput laut yang harganya mengalami penurunan adalah jenis gracilaria yang disebabkan karena pasokan dari pembudidaya yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pasar. Untuk dapat mempertahankan harga rumput laut perlu kontinyuitas produksi sehingga harga tetap stabil. Terkait hal itu, asosiasi akan segera melakukan pendataan kebutuhan bahan baku rumput laut di semua anggota asosiasi masing-masing untuk melakukan pembelian stok rumput laut yang dimiliki oleh pembudidaya rumput laut Indonesia. Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut Indonesia (ASPERLI) akan membantu menyerap kelebihan produksi rumput laut baik Gracilaria maupun Cottonii dengan patokan harga Rp. 6000,-/kg untuk Gracilaria dengan kadar air 16 – 18 persen dan Rp. 8000,-/kg untuk Cottonii dengan kadar air 35 – 36 persen.

            Manteri Susi menuturkan, iklim tropis yang dimiliki Indonesia menjadi tempat tumbuh suburnya rumput laut dengan sekitar 555 jenis, dan Indonesia saat ini menguasai lebih dari 50 persen produk rumput laut hasil budidaya dunia berasal dari jenis Eucheuma cottonii,Eucheuma spinosum dan Glacillaria sp. Data sementara dari Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) menyebutkan bahwa kebutuhan gracilaria dunia adalah sekitar 550 ribu ton per tahun.

Disamping itu, berdasarkan data dari Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014, potensi lahan rumput laut yang dimiliki Indonesia juga cukup besar yaitu 12,1 juta hektar, dan baru dimanfaatkan sekitar 2,68 persen atau 352.825,12 hektar. Sedangkan produksi rumput laut (basah) Indonesia sebesar 9,2 juta ton pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,2 juta ton. Dalam paparannya Menteri Susi juga mengatakan untuk volume ekspor rumput laut Indonesia tahun 2013 yakni sebesar 181.924 ton dengan nilai 209.701.000 dolar AS dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 206.452 ton dengan nilai 279.540.000 dolar AS. “Ini data dari Ditjen Penguatan Daya Saing tahun 2014″, jelas Susi.

Sehubungan dengan data tersebut, menunjukan bahwa usaha budidaya rumput laut saat ini telah memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil. Menurut Menteri Susi disamping budidayanya yang murah dan mudah, usaha budidaya rumput laut mampu menyerap tenaga kerja khususnya di pesisir. “Rumput laut ini kita jadikan prioritas karena rumput laut adalah jenis budidaya yang dalam prosesnya itu hampir dikatakan free of maintainance, kita tidak perlu kasih makan rumput laut yang kita tanam. Saya pikir ini adalah salah satu cara yang lebih cepat dan gampang untuk memberikan penghasilan baru kepada masyarakat pulau-pulau pesisir”, kata Susi.

Oleh karena itu, dalam hal ini Menteri Susi mengatakan tahun 2016 KKP akan menganggarkan khusus untuk rumput laut sejumlah Rp 330 miliar. “Jadi tahun depan kita sudah plot Rp 330 miliar, untuk meningkatkan jumlah petani rumput laut dan kualitas dari pada rumput laut”, ungkap Menteri Susi.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini KKP bersama kementerian/lembaga terkait akan memanfaatkan sistem resi gudang Kementerian Perdagangan sebagai salah satu instrumen penyangga harga produk rumput laut masyarakat. Sistem Resi Gudang (SRG) akan di terapkan untuk membantu menyerap rumput laut hasil budidaya. Dalam waktu dekat sistem resi gudang untuk rumput laut akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di Makasar melalui penandatanganan antara Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Bank Pembangunan Jabar (BJB). Koperasi yang menerbitkan resi dan ijin-ijin prinsip sedang berjalan, sehingga menjadi solusi agar pembudidaya bisa terjamin produknya terjual dan penyediaan pasokan untuk industri dapat kontinyu.

Selanjutnya pemerintah akan mengatur ekspornya sesuai pasokan dan kebutuhan pasar dunia. Sedangkan dalam jangka panjang, akan disusun roadmap dan tata niaga rumput laut yang menyertakanstakeholder rumput laut dari hulu sampai hilir, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang penurunan harga dan pemenuhan kebutuhan rumput laut. Saat ini KKP sedang melaksanakan rapat koordinasi nasional rumput laut Indonesia di Makasar yang bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha budidaya dan industri rumput laut. “Untuk mendorong konsumsi rumput laut dalam menu sehari-hari dan penggunaan rumput laut sebagai bahan tambahan dalam berbagai industri makanan, maka perlu dilakukan sosialiasi dan promosi secara terus menerus/kontinyu”, terang Susi.

 

Jakarta, 9 Oktober 2015

Kepala Biro Kerjasama dan Humas

 

 

Lilly Aprilya Pregiwati

Narasumber :

  1. Nilanto Perbowo, Dirjen Pengiuatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  2. Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya;
  3. Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Biro Kerjasama dan Humas.

 

Sumber Artikel lengkap : Siaran Pers KKP

Leave a Reply